Sekali-sekali pingin juga rasanya mengulas topik yang rada serius. Kebetulan sekarang lagi hangat2nya isu tentang kemewahan yang diterima para pejabat kita yang ‘terhormat’. Memang sih, percuma aja ngebahas soal itu lagi. Toh, pemerintah juga seolah tutup telinga sama protes kita semua. Tapi ga ada salahnya juga kita telusuri lagi topik ini.

Sebenernya kisah ini hampir selalu terulang di tiap pemerintahan. Siapa pun presidennya, tetep aja kayak gitu. Tapi akhir2 ini hal itu terdengar semakin marak, semenjak Pak X (ga mau sebut nama, ntar kena pasal pencemaran nama baik) terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Dimulai dari mobil dinas baru para pejabat kita:

Berita di atas dikutip dari detiknews. Selain berita di atas, masih banyak lagi berita di detiknews yang membahas soal itu. Emang seperti apa sih Toyota Crown yang dihebohkan itu? Rinciannya bisa dilihat di kompas. Dari artikel itu, tentu saja jelas yang membuat kita semua kebakaran jenggot adalah harganya yang katanya mencapai 1,3 M dan juga tingkat keborosan BBM-nya. Dengan alasan Toyota Camry yang dipakai udah sering ngadat (OMG, Camry kan masih termasuk keluaran baru), pemerintah pun membenarkan pengadaan mobil baru itu. Jadi penasaran, kenapa sih para pejabat ini ngebet banget pake mobil mewah? Padahal di beberapa negara lain yang lebih maju dan makmur ga sampe segitunya. Seperti pernah diberitakan dalam Sinar Indonesia Baru:

Jadi kenapa para pejabat kita memilih mobil mewah, bukannya mobil biasa2 aja tapi lebih hemat BBM dan biaya perawatannya? Ada kesan bahwa pemerintah kita ingin menunjukkan bahwa negara kita ga kere dengan menonjolkan penggunaan mobil mewah di depan negara lain. Tapi kenyataannya? Pendapatan per kapita kita masih jauh dibandingkan Malasyia sekalipun.

Tidak cuma mobil mewah saja, lagi2 pemerintah membuat kita semua terbengong2 dengan pengadaan komputer seharga 15 juta di DPR:

Berita di atas dikutip dari detiknews. Spesifikasi komputer yang dimaksud bisa dilihat di sini.

Sekali lagi para pejabat selalu menemukan alasan untuk membenarkan pengeluaran uang itu. Alasannya karena komputer yang lama sering ngadat dan agar tidak cepat ketinggalan teknologi. Kalo soal komputer ngadat, kenapa ga ganti CPU-nya aja? Toh monitor sama keyboard-nya masih bagus kan? Kalo soal takut ketinggalan teknologi, well, yang namanya teknologi komputer kan perkembangannya cepet banget. Ga sampe setahun, udah ada teknologi baru lagi. Selama teknologi yang lama masih enak dipakai, belum ada alasan untuk ganti. Apalagi komputer itu dibutuhkan hanya untuk melakukan pekerjaan kantoran. Masa setiap ada teknologi baru mau langsung ganti?

Belum habis protes kita semua soal komputer, lagi2 pejabat bikin berita yang tak kalah heboh. Kabarnya, akan ada kenaikan gaji pejabat sebesar 20 %. Alasannya, untuk mengurangi tingkat korupsi yang mewabah di kalangan pemerintahan. Emang jaminan? Toh, gaji 50 juta aja masih banyak yang korupsi. Ditambah 20 % kayaknya ga ngaruh banyak dibandingkan uang korupsi yang bisa mencapai miliaran bahkan triliunan.

Lalu salah seorang menteri kita membuat penyataan di atas (dikutip dari detiknews). Kalo bandingin sama yang di atas, selamanya juga ga akan pernah cukup. Jelas2 antara pemerintah sama perusahaan swasta udah beda visi. Kalo perusahaan swasta emang targetnya mengejar keuntungan, kalo pemerintah kan tujuannya mengabdi. Kalo pingin gaji gede sih ya ga usah jadi pejabat.

Emang dipake apa aja sih gaji >50 juta sampe mereka ngerasa ga cukup? Secara ga sengaja, aku dapet salah satu jawabannya di koran jawa pos hari ini. Salah seorang anggota DPR bilang bahwa sebagian besar gajinya dipake ke daerah2 untuk mempertahankan suaranya. Dengan ini jelas sudah kenapa anggota DPR yang terpilih itu2 saja.

Jadi kesimpulannya, pajak kita sebagian besar cuma dipakai untuk memenuhi kehidupan mewah para pejabat. Pantes aja negara kita ga maju2. Kenapa negara kita ga mencontoh Jepang yang mengalokasikan sebagian besar uang negara untuk penelitian dan pendidikan sehingga mereka bisa menjadi negara yang maju? Kenapa pejabat tidak mau mencoba melihat dari sisi rakyat kecil dan mencontohkan kehidupan yang sederhana?

Sudah saatnya pejabat kita mendahulukan kewajiban mereka daripada hak mereka.